Menelisik Pertentangan Hakikat Manusia

Berbicara mengenai manusia memang tidak akan pernah ada habisnya. Manusia adalah hewan yang sempurna, tapi tak mau dikelompokkan dalam hewan karena manusia memiliki satu hal yang istimewa, yaitu akal. Dengan akal manusia bisa berpikir, tidak hanya sekadar berpikir tapi berpikir yang dinamis, yang bisa mengembangkan segala hal untuk kehidupan. Kalau hanya sekadar berpikir pun hewan bisa membangun rumah/tempat tinggal, bisa mencari makan, bisa mempertahankan diri. Tapi kita sadari bersama bahwa hewan tidak bisa menciptakan tempat tinggal yang selalu berkembang, anti badai, anti panas, dsb. mereka hanya bisa membuat rumah yang itu-itu saja. Akan tetapi berbeda dengan manusia yang dibekali kesempurnaan akal, manusia bisa segalanya.

Akal manusia yang demikian istimewanya, terkadang membuat manusia bingung atas eksistensi dirinya, keberadaannya di dunia, apa tujuannya, dan mengapa manusia ada di dunia ini. Seperti halnya diciptakannya sebuah Handphone atau Smartphone yang kita kenal saat ini. Manusia menciptakan handphone karena bertujuan ingin mempermudah dalam komunikasi, lebih murah, dan lebih efektif dalam pertukaran pesan. Hal ini karena sebelum ada telepon/handphone, terkadang pertukaran pesan sangat lama dan tidak terjaga kerahasiaannya. Sehingga telepon sebagai sarana menjawab masalah manusia dalam hal komunikasi. Segala sesuatu yang diciptakan, pasti memiliki tujuan dan tidak mungkin suatu hal diciptakan aorientasi, sekecil apapun bendanya misal peniti, semut, kancing baju, virus, dsb. Begitu halnya sama dengan manusia, pasti ada latar belakang dan tujuan mengapa manusia hidup di dunia.

Dengan dikaruniai akal, manusia berusaha untuk memecahkan misteri itu. Misteri yang sudah diteliti oleh para filsuf pada saat sebelum masehi, sampai saat ini meskipun sudah ada yang mengklaim menemukan, tapi seakan masih membingungkan umat manusia. Apakah ide itu benar ? tapi kok gitu ya ?. Untuk menjawab permasalahan itu, banyak dari para peneliti mencoba untuk memahami hakikat dari manusia itu. Peneliti hendak mencari tujuan manusia diciptakan melalui pengamatan terhadap manusia itu sendiri. Sama halnya dengan kita hendak mengetahui tujuan adanya bolpen itu untuk apa, maka kita teliti saja bolpen itu apa fungsi-fungsinya.

Sebenarnya Ide mengenai konsep hakikat manusia secara garis besar dibedakan menjadi dua. Golongan pertama yang memahami bahwa manusia itu istimewa, maka keistimewaan manusia itulah menjadi tujuan diciptakan manusia. Maka segala hal yang baik adalah dikembalikan pada masing-masing individu manusia. Golongan kedua meyakini bahwa manusia tidak hidup sendiri, maka diorientasikan untuk memberikan yang terbaik bagi sesama manusia. Tidak perlu bingung, kalau diringkas Golongan pertama menganggap bahwa manusia adalah makhluk individu (Individualisme) dan Golongan kedua menganggap bahwa manusia adalah makhluk sosial (sosialisme).

Individualisme merupakan ide yang pertama muncul untuk membela kebermartabatan manusia mengenai eksistensi kedirian dirinya. Ide mengenai Indiviidu sebagai tujuan manusia diciptakan menekankan pada kebebasan manusia dalam segala hal. Dalam hal berpendapat, menentukan pilihan, memenuhi kebutuhan dasar, dsb. penekanan untuk dikembalikan kepada diri manusia didasari dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang memiliki akal yang tentu rasional dalam menentukan pilihan, sehingga pilihan yang dipilih untuk dirinya sudah pasti mempertimbangkan variabel kedirian dan pasti hasilnya adalah yang terbaik bagi individu itu sendiri. kalaupun ada kekeliruan dalam menentukan pilihan, ini tidak menjadi suatu masalah karena dengan akalnya manusia akan evaluatif dan menentukan yang terbaik ketika menemui masalah yang hampir sama. Tentu pilihan masing-masing individu harus dihargai, karena pilihan itu berdasarkan pada masing-masing individu yang satu dengan individu yang lain pasti berbeda. Secara umur, watak, lingkungan, kepribadian, bakat, minat, dll. tentu sangat berbeda. Sekalipun orang itu kembar identik, berdasarkan penelitian pasti memiliki perbedaan kebutuhan dan kepentingannya. Sehingga dalam hal ini, Hakikat manusia sebagai makhluk individu harus diperjuangkan. Bahkan dalam tulisan Rizal Mallarangeng dalam bukunya, Membela Kebebasan, Menyatakan bahwa manusia tidak perlu munafik melupakan kepentingan pribadi individunya demi mementingkan sosial, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk berkepentingan. Dalam sosial pun, Ia akan mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan bersama. Sehingga ini merupakan fitrah yang harus dibela dan dipertahankan oleh semua orang, tidak perlu mempertimbangkan variabel sosial ataupun kepentingan bersama.

Bertolak belakang dengan Individualisme, Sosialisme memandang bahwa manusia secara tujuan eksistensinya adalah untuk mementingkan kepentingan bersama sehingga timbul masyarakat yang baik. Hal ini karena manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup seorang diri dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga kepentingan sosial bersama harus diutamakan karena bila ini diingkari maka kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Pandangan ini sebenarnya berkaitan dengan perlawanan Karl Marx didukung oleh pencetus awal sosialisme utopis yaitu Robert Owen terhadap Liberalisme yang menerapkan Individualisme menyebabkan penindasan terhadap manusia. Sehingga pandangan mengenai Individualisme ini dianggap keliru dan harus diganti dengan hal yang sebaliknya, dari individu menjadi sosial. ini berkaitan dengan pandangan kaum sosialis dengan paradigma materialisme dialektika. Semua yang menyebabkan kerusakan di dunia harus dilawankan dengan hal yang sebaliknya. Pandangan manusia sebagai makhluk sosial ini menjadikan pandangan individualisme manusia menjadi gugur, hak-hak dasar manusia tidak boleh diakui lagi keberadaannya karena akan menggangu tercapainya tujuan masyarakat yang mementingkan kepentingan bersama. Ini harus diperjuangkan, karena ketika nilai ini tidak disebarkan maka tercapainya cita-cita sosialisme tidak akan tercapai.

Dua golongan ini yang menjadi dominasi kekuatan bagi pandangan hakikat manusia di dunia saat ini. Bagi mereka tidak ada jalan tengah, tidak ada keinginan menemukan jalan kebenaran bersama, masing-masing tentu menginginkan agar pandangannya lah yang diterima dan diterapkan dalam setiap masyarakat di dunia. (ZA/12)

“Monopoli” Perasaan Manusia

Sumber Foto

Sepanjang 2015 ini, Saya mengamati beranda akun facebook saya, dimana sering dijumpai foto-foto yang diupload beberapa orang yang hendak menunjukkan realitas kemiskinan di jalanan. Seperti halnya di Surabaya ditunjukkan foto seorang penjual kertas teks isitighozah di daerah pasar Blauran, kemudian ada seorang penjual tebu yang menurut hipotesis saya bukan di Indonesia menjual keliling jalanan dan sampai meneteskan air mata, dan yang paling menggemparkan adalah seorang kakek yang bekerja sebagai badut winnie the pooh di daerah depan Lippo Mall Sidoarjo. Ia adalah kakek Suaedi yang awalnya mengaku berasal dari Driyorejo, Kab. Gresik ternyata berasal dari Mojokerto yang setiap hari bekerja sebagai badut di situ. Ia berdandan sebagai badut berwarna kuning demi menarik simpati warga yang lewat sehingga memberinya uang, hebatnya dalam satu hari Ia bisa mendapatkan 500 ribu, dari keterangan pihak Dinsos Sidoarjo menjelaskan bahwa kakek Suaedi itu memiliki Sepeda motor Vixion, motor matik, dan rumah. Bahkan Ia memiliki 7 orang isteri (Merdeka.com). Bayangkan saja, Ia memanfaatkan perasaan belas kasihan ratusan dan ribuan warga yang lewat untuk kepentingan pribadinya, mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri, coba kita hitung sama-sama, berapa gaji Ia perbulan dengan penghasilan 1 harinya 500 ribu. 500 ribu x 30 hari yaitu 15 juta dalam 1 bulan yang jelas ini sangat layak dibandingkan UMR tertinggi di Jawa Timur yang hanya 2,7 juta. Inilah jelas-jelas menunjukkan pemanfaatan terhadap perasaan manusia untuk kepentingan pribadi, apalagi dengan ‘memasang wajah’ miskin untuk mendapatkan kekayaan. Realitas yang satu ini saya sebut sebagai “Monopoli Perasaan Manusia”

Lantas, apakah perilaku yang semacam itu baik untuk masyarakat kita. Masyarakat Indonesia. Dengan realitas ini kita seakan menjadi menutup diri dan berhati-hati ketika hendak menyedekahkan rezeki kita kepada yang benar-benar membutuhkan. Bagaimana tidak, orang yang meminta-minta dan miskin yang memang realitasnya miskin kini terkamuflasekan oleh orang yang miskin bunglon. Akhirnya dengan perilaku yang semacam ini, kembali lagi orang yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Orang yang miskin ‘asli’ tidak berdaya menghadapi serangan kaum miskin ‘bunglon’. Yang miskin ‘asli’ semakin sengsara dengan makanan dan pakaian apa adanya, sedang miskin ‘bunglon’ menikmati nikmatnya makanan dan fashion.

Ini salah siapa ? entah salah siapa ? jangan tanya saya, tanya yang maha kuasa. Sebenarnya apa yang Ia mau atas umatnya ? tentu Allah yang maha kuasa telah menciptakan hukum-hukum alam yang sudah terukur kepada umatnya agar diterapkan guna menciptakan keadaan masyarakat yang lebih baik, tatanannya menjadi baik, seperti yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat, baik yang miskin, bodoh, jelata, proletar, borjuis, kaya, pintar, pasti menginginkan dunia dalam tatanan yang rapi. Tidak ada monopoli yang hanya memenangkan pribadi tertentu dan menindas kaum yang lain, menegakkan keadilan, sesuai kadarnya.

Kontroversi MUI Soal BPJS Haram, Merusak Nasionalisme ?

Sumber Foto : Kompas

Assalamualaikum W W

Kurang lebih 2 tahun sudah tidak membuka Blog saya ini yang membuat Saya teringat waktu aktif-aktifnya menulis di Blogger zaman SMP dulu..

Sekembalinya Saya di Blogger kali ini hendak menyoroti ramai-ramainya kontroversi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir bulan Juli hingga saat ini. MUI menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan programnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai Haram.

Saya mengutip dari Tempo, Alasan MUI (Jaih Mubarak) menyatakan haram ada 3 poin yaitu :

1) Gharar atau ketidakjelasan Akad. Jaih menyatakan bahwa Uang premi yang dibayarkan tidak jelas setelah dibayarkan menjadi milik siapa. Apakah menjadi milik Pemerintah, BPJS, ataupun masih milik pembayar premi. Jaih juga mempertanyakan uang yang dibayarkan apakah uang pembayaran ataukah uang pemberian/hibah ataukah sama dengan premi di asuransi konvensional.

2) Iuran yang dibayarkan tidak jelas kedudukannya. Apakah nanti uang itu akan disimpan di Bank ? di Bank mana ? Diinvestasikan dimana ? didepositokan ? dsb. sehingga Jaih menyebut iurannya tidak jelas

3) BPJS tidak memenuhi prinsip asuransi syariah. Sehingga pengelolaannya sama seperti asuransi konvensional pada umumnya dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Alasan-alasan ini yang disampaikan oleh MUI sehingga Ijtima' mereka menyatakan bahwa BPJS itu Haram.

Sebenarnya Saya menyayangkan MUI yang men-judge BPJS dengan predikat Haram. Dimana BPJS yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini (disahkan saat akhir masa kepemimpinan SBY) agaknya baik-baik saja, tapi tiba-tiba di-judge begitu sakitnya. Padahal BPJS sejauh ini sudah banyak membantu rakyat Indonesia yang sakit agar tidak membayar sepeser pun saat mengidap penyakit. Penyakit-penyakit ringan seperti demam, flu, diare, dsb. dan juga sampai penyakit besar seperti tumor, kanker, dsb. juga dibiayai oleh negara (red: BPJS). Sehingga saya kira cukup membantu masyarakat. Meskipun saat ini belum mendaftar BPJS, Saya pernah mengetahui bahwa BPJS sangat membantu saat adik kelas Saya di SMA terkena penyakit "besar" dan memang tidak membayar sama sekali dan membantu keluarganya.

Karena sangat membantu itu dan juga saling membantu, Saya merasa bahwa Program JKN dari BPJS ini sangat bermanfaat meskipun dalam teknis pelaksanaannya juga masih ditemukan kekurangan. Misalnya saja antrean pendaftaran BPJS yang sangat panjang, satu-satunya faktor yang membuat saya sampai saat ini masih enggan mendaftar BPJS karena waktunya pasti panjang untuk mendaftar sehingga butuh mengalokasikan waktu lebih untuk mengurusnya. Dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenjang Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan juga kelas BPJS. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketika sakit bisa langsung ke Rumah Sakit, padahal masih harus melewati Faskes di Puskesmas, dan ada surat rujukan, dlsb.

Masih bermanfaatnya BPJS bagi masyarakat meskipun ada kekurangannya membuat Saya menyayangkan putusan MUI terhadap BPJS dengan predikat Haram. Mengapa ?

1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak menjelaskan bagaimana proses mereka menetapkan Hukum bahwa BPJS itu Haram. Sehingga masyarakat banyak mempertanyakan keputusan MUI ini karena menganggap BPJS masih baik-baik saja. (a) Siapa saja yang menghadiri proses Ijma' ulama saat penetapan Hukum ? Saya mempertanyakan hal ini karena pada awalnya persepsi Saya yang namanya MUI itu pasti kumpulan Ulama Islam dari semua Golongan Islam di Indonesia, akan tetapi Saya tercengang ketika Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj di Kompas ternyata tidak mendukung Fatwa MUI itu. Bahkan Said menyebut bahwa MUI terlalu mudah obral Fatwa. 

(b) Apakah pada saat penetapan Hukum Haram itu melibatkan pihak BPJS dan pihak terkait ataukah tidak ? Ketika penetapan hukum itu tidak melibatkan pihak terkait terutama BPJS bisa jadi penetapan Hukum ini tidak Obyektif. Sama halnya kita menuduh pencuri menjadi terdakwa, tapi tidak melaksanakan pesidangan. Sehingga tidak ada alat bukti dan tidak menggali informasi dari saksi, korban, maupun tersangkanya. Maka seharusnya MUI sebelumnya perlu menanyakan dulu kepada pihak Kementrian Kesehatan, BPJS, Kementrian Keuangan, Masyarakat yang menggunakan BPJS, dan pihak lain yang terkait untuk bisa menilai apakah memang BPJS ini Haram. Sehingga nantinya akan bisa menghasilkan keputusan yang obyektif yang sesuai dengan realitasnya.

2) Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum memperhatikan bahwa Indonesia ini adalah Negara Nasionalis dimana banyak sekali Suku, Agama, Ras, dan Golongan yang ada di Indonesia. Sehingga men-judge BPJS sebagai Lembaga yang Haram akan menemui banyak tantangan. Saya kawatir bahwa Fatwa MUI ini justru akan membuat banyak orang yang membenci Islam dan mencitrakan Islam sebagai Agama yang semaunya sendiri. Bahkan MUI menyarankan agar BPJS direformasi menjadi BPJS Syariah yang Saya rasa akan menemui banyak tentangan dari semua masyarakat Indonesia yang bisa membuat Nasionalisme di Indonesia menjadi sedikit tergoyang. Saya mengamati tidak pada hanya Fatwa BPJS haram ini saja yang membuat Nasionalisme hampir pecah, tapi pada saat MUI menetapkan mengucapkan Selamat Natal itu Haram juga menemui masalah.

Seharusnya evaluasi MUI terhadap BPJS tidak perlu disampaikan besar-besaran kepada publik melalui media, seharusnya bisa disampaikan langsung kepada BPJS, Kementrian Kesehatan ataupun Presiden sebagai bahan evaluasi. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan.

Islam seharusnya bisa lebih besar lagi ketika Ia menyampaikan Keseimbangan dan Keobyektifan dengan Ilmu Pengetahuan di dalamnya. Sehingga dengan begitu Umat Islam akan lebih besar lagi, tanpa harus menyampaikan simbol-simbolnya tapi cukup dengan Keobyektifan dan bil Hikmah bisa menjadikan Islam rahmat bagi seluruh alam.